Logika Meriam untuk Burung Emprit: Ketika Kritik Kehilangan Konteks

Oleh: Muhammad Fachry

Baru-baru ini, diskursus mengenai apresiasi dalam ajang Almamater Olympiad di lingkungan Masisir memanas. Sebuah opini muncul dengan narasi yang cukup provokatif, membandingkan hadiah lomba antar-almamater dengan bonus atlet SEA Games serta membawa-bawa UU Keolahragaan Nasional. Sebagai bagian dari insan terpelajar, saya merasa perlu mendudukkan perkara ini pada porsi yang sebenarnya serta menjelaskan di mana letak kesalahan fatalnya. Kita harus bisa membedakan mana kritik yang membangun dan mana dramatisasi yang kehilangan pijakan realitas.

Kekeliruan Fatal dalam Beranalogi (Qiyas Ma'al Fariq)

Poin utama yang perlu kita luruskan adalah penggunaan SEA Games sebagai standar kelayakan. Menyamakan tetes keringat mahasiswa di lapangan Kairo dengan atlet profesional di ajang SEA Games adalah sebuah fallacy (cacat logika) yang nyata. Atlet nasional bekerja di bawah kontrak profesional, didanai oleh APBN, dan membawa beban harga diri bangsa di kasta internasional. Menyamakan keduanya hanya untuk memprotes hadiah lomba almamater justru merendahkan marwah atlet profesional itu sendiri. Kita tidak bisa menggunakan standar "langit" untuk menghakimi "bumi".

UU Keolahragaan: Benar tapi Salah Alamat

Membawa UU Nomor 11 Tahun 2022 ke dalam ranah lomba internal organisasi mahasiswa adalah upaya intelektualitas yang kehilangan konteks. Mengutip aturan negara untuk sebuah acara yang bersifat kekeluargaan pada penyelenggaraan nonprofit ibarat menggugat pedagang kaki lima dengan undang-undang perdagangan internasional. Benar secara tekstual, namun absurd sekali secara konteks.

Kritik Harus Berpijak pada Realitas

Menurut saya, menggunakan narasi "penghinaan" pada opini beliau hanya karena nominal yang kecil adalah dramatisasi yang berlebihan. Kita harus jujur pada realitas lapangan: Apakah panitia memiliki anggaran miliaran tapi hanya mengeluarkan 300 EGP? Ataukah memang ini keterbatasan dana dari penyelenggara tersebut?

Kritiknya seharusnya berfokus pada evaluasi manajemen anggaran dan skala prioritas panitia. Misalnya, menyoroti apakah anggaran terlalu banyak tersedot untuk seremoni Grand Opening daripada apresiasi atlet? Kritik seperti inilah yang tepat sasaran; membeberkan celah manajemen kemudian menghadirkan solusi evaluatif, bukan membangun opini provokatif melalui perbandingan bonus Presiden.

Kritik Harusnya Menawarkan Presisi, Bukan Sekadar Sensasi

Kita semua sepakat bahwa hadiah 300 EGP itu minim dan perlu dievaluasi. Namun, untuk menyampaikan hal tersebut, kita tidak butuh narasi bonus miliaran atau kutipan pidato Presiden bahkan membawa UU keolahragaan. Cukup gunakan logika sederhana: apakah hadiah tersebut menutupi biaya operasional peserta? 

Kritik yang berwibawa adalah kritik yang berbasis pada data realitas anggaran organisasi, bukan narasi "penghinaan" yang subjektif. Jika kita menuntut standar apresiasi selevel atlet nasional tanpa melihat kapasitas organisasi, maka kita sedang membangun ekspektasi semu yang tidak akan pernah menemukan solusi nyata.

Inkonsistensi dalam Bingkai Acuan

Muncul spekulasi bahwa perbandingan SEA Games dalam opini penulis tersebut hanyalah cara untuk menggambarkan euforia yang hilang. Penulis pun berdalih telah menyebutkan bahwa penghargaan harus sesuai skala. Pertanyaannya, jika memang ingin menyesuaikan skala, mengapa harus memaksakan analogi SEA Games? Padahal, cukup dengan parameter: "Berilah penghargaan yang layak untuk tingkat penyelenggara nonprofit."

Menggiring narasi ke kasta tertinggi sambil berkata "sesuaikan skala" justru menunjukkan inkonsistensi berpikir. Ini bukan soal pembaca yang terburu-buru, tapi soal penulis yang menggunakan "meriam" hanya untuk menembak "burung emprit". Hasilnya bukan kritik konstruktif, melainkan dramatisasi yang kehilangan relevansi.

Pada akhirnya, menjadi kritis adalah kewajiban mahasiswa. Namun presisi adalah keharusan bagi seorang intelektual. Jika saya berada di posisi penulis, saya tidak akan menghabiskan energi untuk berbusa membahas bonus Presiden atau UU Keolahragaan. Alih-alih terjebak dalam asumsi kekecewaan belaka, saya akan memulai penulisan opini saya dengan tabayyun; mencari tahu mengapa keterbatasan ini bisa terjadi, lalu membedah masalahnya untuk menghadirkan solusi nyata.

Sebab, kritik yang paling mematikan bukanlah yang paling keras teriakannya atau yang paling provokatif narasinya, melainkan yang paling kokoh pijakan logikanya dan yang paling tulus semangat pembangunnya. Karena kebenaran tidak butuh dramatisasi untuk terdengar nyata; ia hanya butuh ketepatan untuk bisa diterima.

Tabik!

(Foto diambil dari saluran WhatsApp resmi Bedug Media)